Peradilan Indonesia memasuki era baru penerapan KUHP & KUHAP Baru. Pada 19 Agustus 2026 lalu, Ketua Mahkamah Agung Sunarto menerbitkan SEMA No. 4/2026, menyusul SEMA No. 3/2026 yang menjawab persoalan praperadilan vs perkara pokok. Dua regulasi ini hari ini menjadi rujukan utama di seluruh Pengadilan Negeri.

#SEMA 3/2026#SEMA 4/2026#KUHAP Baru#Praperadilan#Mahkamah Agung#MK

1. SEMA No. 3 Tahun 2026: Praperadilan 7 Hari & Urutan Waktu Jadi Kunci

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 sebagai petunjuk penanganan perkara praperadilan terkait penerapan Pasal 163 ayat (1) huruf e UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru.

Poin Penting: Pasal 163 ayat (1) huruf c KUHAP menentukan pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan paling lama 7 hari sejak permohonan dibacakan hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Tujuan SEMA adalah memberikan kepastian hukum serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Pedoman ini menegaskan hubungan antara permohonan praperadilan dan pemeriksaan perkara pokok menggunakan prinsip chronological sequence (urutan waktu) sebagai penentu. Pengadilan Negeri Pontianak dan seluruh PN di Indonesia kini wajib mengacu pada urutan waktu pendaftaran perkara untuk menghindari tumpang tindih putusan.

Di sisi lain, kubu hukum Roy Suryo melalui kuasa hukum Abdul Gafur Sangadji mendesak MA mencabut SEMA 3/2026 karena dinilai menghambat tersangka mencari keadilan. MA menegaskan SEMA tetap berlaku untuk kepastian hukum.

2. SEMA No. 4 Tahun 2026: Vonis Bebas Tidak Bisa Banding & Kasasi

Pada puncak HUT ke-81 MA, 19 Agustus 2026, MA menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas (vrijspraak), Lepas (onslag), dan syarat formal banding/kasasi.

Ketua MA Sunarto menegaskan, SEMA ini mencabut SEMA No. 8 Tahun 2011 dan memberikan pedoman tegas: terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi.

Dasar Hukum: Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP Baru dan SEMA No. 4/2026 secara tegas menyatakan permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap vonis bebas. Hal ini diperkuat pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 12 September 2026.

Implikasi bagi advokat Jatim: Jika klien diputus bebas di PN, Jaksa tidak lagi dapat mengajukan banding/kasasi. Ini menjadi titik akhir perkara dan memperkuat prinsip ne bis in idem versi KUHAP Baru.

3. Putusan MK: Pasal Penghinaan Pemerintah Inkonstitusional

Mahkamah Konstitusi pada sidang 28 Agustus 2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo menetapkan Pasal 240 dan 241 KUHP 2023 serta Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP lama inkonstitusional. MK menilai rumusan terlalu luas dan menegasikan prinsip persamaan di depan hukum.

Hakim Adies Kadir menegaskan, perlindungan nama baik pemerintah tidak boleh mengorbankan kebebasan ekspresi. Kritik publik tetap sah disampaikan. Ini angin segar bagi aktivitas advokasi di Jawa Timur.

4. KUHP & KUHAP Baru Resmi Berlaku: Era Restorative Justice Digital

Pemerintah menyebut telah merampungkan 6 peraturan pelaksana untuk implementasi KUHP dan KUHAP Baru, termasuk mekanisme restorative justice dan sistem peradilan pidana berbasis TI. Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan dinyatakan siap.

Catatan Redaksi LHA Jatim untuk Praktisi

  • Untuk Pemohon Praperadilan: Ajukan segera, ingat tenggat 7 hari putus. Siapkan bukti formil urutan waktu.
  • Untuk Penasihat Hukum: Manfaatkan SEMA 4/2026 untuk penutupan perkara bebas; fokus pada eksepsi di tingkat pertama karena tidak ada upaya lanjut dari JPU.
  • Untuk Warga Pencari Keadilan: Beberapa PA seperti PA Sukoharjo mengumumkan penundaan sidang 17 & 24 September 2026 karena diskusi hukum wilayah PTA Semarang.
Disclaimer & Sumber: Ringkasan ini disusun Redaksi LHA Jatim berdasarkan SEMA 3 & 4 Tahun 2026 (mahkamahagung.go.id, pn-pontianak.go.id), validnews.id, mkri.id, dan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra per 12 September 2026. Untuk berita resmi, cek direktori putusan MA.