RAKERDA KAI JATIM 2026: Dari Surabaya, Advokat Indonesia Menata Masa Depan Profesi Lewat Diskusi RUU Advokat
.jpeg)
SURABAYA - LHA-B | Tidak sekadar rapat kerja, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur mengubah Sabtu, 24 Oktober 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional. Bertempat di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Jl. Mayjen Jonosewo, DPD KAI Jatim menggelar dua agenda besar sekaligus: Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 2026 dan Diskusi Nasional tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat.
Sejak pukul 09.00 WIB, ratusan advokat berjas hitam berdasi dan blezer hitam memadati ballroom. Tagline "Cadas, Cerdas, Berkelas" yang terpampang di layar utama terasa hidup dalam diskusi yang berlangsung serius namun penuh kehangatan kolegial.
Momentum Sejarah: Putusan MK 126/PUU-XXIV/2026
Poin paling krusial dalam diskusi adalah membedah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Putusan ini disebut sebagai titik balik sejarah profesi advokat di Indonesia.
Ada empat amanat besar dari MK yang menjadi landasan RUU baru:
Fungsi Representatif vs Regulatif
Memisahkan fungsi representatif organisasi profesi dari fungsi regulatif. Organisasi tetap sebagai wadah perjuangan, regulasi dijalankan lembaga independen.
Regulator Proporsional & Independen
Membentuk regulator profesi yang proporsional, independen, dan akuntabel. Tidak dikuasai satu organisasi, diawasi publik.
Standar Nasional Profesi
Menetapkan standar nasional profesi advokat — kurikulum pendidikan, ujian, magang, dan pengangkatan yang seragam.
Multibar Sederhana
Mengarah pada multibar sederhana tanpa menghapus kebebasan berserikat. Banyak organisasi tetap boleh, tapi satu pintu standar.
Konsekuensi: diperlukan perubahan parsial hingga penggantian total kerangka UU 18/2003 agar sesuai amanat konstitusi.
Inti Masalah Bukan Jumlah Organisasi, Tapi Standar
Diskusi kemudian masuk ke akar masalah yang selama ini dirasakan publik dan advokat sendiri. Paparan di layar menulis tegas: "Inti Masalah: Standar yang Berbeda, Bukan Jumlah Organisasi."
Selama ini, fungsi berdampak publik seperti Pendidikan, Ujian, Pengangkatan, Registrasi, Kode Etik, hingga Sanksi dijalankan tanpa standar terintegrasi. Akibatnya muncul tiga persoalan serius:
Kompetensi dan integritas tidak pasti
Karena variasi kurikulum, ujian, mutu magang, dan penerbitan kartu antar organisasi. Publik tidak mendapat jaminan kualitas yang sama.
Celah menghindari sanksi etik
Sanksi etik tidak tercatat secara nasional, sehingga advokat yang bermasalah bisa berpindah organisasi untuk menghindari tanggung jawab.
Publik sulit memverifikasi status
Tidak ada sumber data tunggal tentang siapa yang aktif dan berwenang. Pencarian advokat resmi menjadi tantangan bagi pencari keadilan.
Narasumber Berkelas Nasional
Diskusi Nasional ini menghadirkan pembicara-pembicara utama KAI yang kompeten di bidangnya. Sistematika paparan runtut: latar belakang dan identifikasi masalah, kajian teoretis asas pembentukan norma, praktik empiris dan perbandingan negara, hingga Analisis Pasal Krusial dan Posisi Kesiapan KAI.
Adv. Diyah Sasanti, S.H., MBA., M.H., M.Kn., CIL., CLA., CLI
Ketua Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia
Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA.
Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia
Adv. Dr. Fajar Rahmad Dwi Miarsa, S.H., M.H.
Presidium DPD Jawa Timur Kongres Advokat Indonesia
Adv. Imam Bukhori, S.H., M.H.
ADVOKAI Jawa Timur
Penutup: Deklarasi Kesiapan dari Surabaya
Acara yang diinisiasi oleh DPD KAI Jatim ini bukan hanya forum formalitas. Ini adalah deklarasi kesiapan. Dari Surabaya, advokat KAI menegaskan sikapnya: mendukung pembaruan UU Advokat yang lebih modern, terintegrasi, dan melindungi kepentingan publik tanpa mematikan semangat kebebasan berserikat.
"Rakerda 2026 pun ditutup dengan semangat optimisme. KAI Jatim pulang tidak hanya membawa program kerja, tetapi juga membawa peta jalan yang jelas untuk masa depan profesi advokat Indonesia yang lebih cadas dalam integritas, cerdas dalam keilmuan, dan berkelas dalam pengabdian."