PAPARAN HUKUM TERKINI INDONESIA
PAPARAN HUKUM
TERKINI INDONESIA
Empat momentum krusial penegakan hukum nasional: pembatalan pasal karet KUHP Baru oleh Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan KUHP & KUHAP Baru, percepatan RUU Perampasan Aset, hingga penindakan korupsi dan kejahatan kehutanan.
Sepanjang Agustus–September 2026, lanskap hukum Indonesia mengalami konsolidasi signifikan. Mahkamah Konstitusi meneguhkan perlindungan kebebasan sipil dengan mencabut pasal-pasal karet. Di sisi lain, pemerintah dan DPR memastikan transisi menuju KUHP Baru dan KUHAP Baru yang berlaku penuh tahun 2026. Bersamaan dengan itu, agenda pemberantasan korupsi memasuki fase struktural melalui RUU Perampasan Aset dan penindakan tegas pada sektor keuangan negara serta kehutanan.
LHA-B Jatim merangkum empat klaster paparan hukum terkini secara sistematis, berbasis putusan resmi, pernyataan lembaga negara, dan data penegakan hukum. Tujuannya: memastikan publik Jawa Timur memahami hak, kewajiban, dan arah kebijakan hukum nasional secara jernih.
Putusan MK Cabut Pasal Karet KUHP Baru
28 Agustus 2026
12 Agustus 2026
Konteks Perkara
Mahkamah Konstitusi melalui dua putusan bersejarah pada Agustus 2026 menyatakan ketentuan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) bertentangan dengan UUD 1945. Perkara ini diajukan oleh koalisi masyarakat sipil, jurnalis, dan akademisi yang menilai pasal-pasal tersebut merupakan pasal karet yang berpotensi membungkam kritik sah terhadap penyelenggara negara.
Pasal 240 dan 241 sebelumnya mengatur pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dengan ancaman hingga 1,5 tahun penjara, sementara Pasal 237 huruf c memperluas delik penghinaan dengan pemberatan berbasis sarana teknologi. MK menilai rumusan tersebut tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta.
“Menyatakan Pasal 240, Pasal 241, dan Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Putusan ini adalah koreksi konstitusional terhadap residu otoritarianisme dalam kodifikasi pidana baru. LHA-B menilai MK menegaskan ulang doktrin: kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari kebebasan berekspresi Pasal 28E dan 28F UUD 1945. Bagi warga Jawa Timur, putusan ini memberikan kepastian bahwa laporan, orasi, dan jurnalisme warga yang berbasis fakta tidak dapat dikriminalisasi dengan dalih penghinaan lembaga. Kami mendorong Kejaksaan dan Kepolisian segera menerbitkan SE internal penghentian penyidikan berbasis pasal-pasal yang telah dibatalkan, agar tidak terjadi over-criminalization di tingkat daerah.
KUHP Baru & KUHAP Baru Berlaku 2026
— Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI
Transisi Hukum Pidana Nasional
Memasuki 2026, Indonesia resmi meninggalkan KUHP warisan kolonial WvS. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru telah berlaku efektif per 2 Januari 2026 setelah masa transisi tiga tahun. Untuk mengimbanginya, DPR mengesahkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru pada pertengahan 2025, yang kini memasuki fase implementasi di seluruh kejaksaan dan kepolisian.
- Pidana alternatif: kerja sosial, denda, pengawasan
- Pengakuan hukum adat yang hidup (living law)
- Perluasan alasan pemaaf & pembenar
- Restorative justice untuk tindak pidana ringan
- Penguatan peran advokat sejak tahap penyelidikan
- Rekaman elektronik penyidikan wajib
- Hakim pemeriksa pendahuluan gantikan praperadilan
- Batas waktu penahanan lebih ketat & terukur
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa KUHAP baru dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat due process. Selama ini, celah praperadilan yang terbatas kerap membuat warga kesulitan menguji sah tidaknya penangkapan dan penyitaan.
Bagi masyarakat Jawa Timur, dua undang-undang ini adalah momentum literasi hukum. LHA-B Jatim membuka posko edukasi transisi KUHP-KUHAP di Surabaya dan Malang. Poin kritis: setiap warga kini berhak didampingi advokat sejak dipanggil sebagai saksi, dan penyidik wajib memberitahu hak untuk diam. Kami juga mengingatkan bahwa living law tidak boleh digunakan untuk menghukum warga tanpa perda yang jelas dan sosialisasi. LHA-B akan mengawal agar implementasi di Polda Jatim dan Kejati Jatim sesuai semangat restoratif, bukan represif.
RUU Perampasan Aset Dikebut DPR
Mekanisme Non-Conviction Based Forfeiture
DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan ditargetkan rampung sebelum reses akhir tahun. Pada 24 September 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan akan dipercepat dengan melibatkan PPATK, Kejaksaan Agung, dan KPK.
Inti RUU ini adalah pengenalan mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture — negara dapat merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, sepanjang terbukti secara perdata bahwa aset tidak seimbang dengan penghasilan sah.
LHA-B Jatim mendukung percepatan RUU ini dengan catatan: NCB harus tetap tunduk pada prinsip due process dan diawasi ketat oleh hakim. Di Jatim, banyak kasus korupsi yang asetnya sudah dialihkan ke keluarga sebelum vonis. RUU ini menjadi alat vital untuk memulihkan kerugian negara. Namun kami mendesak agar ambang 100 juta tidak menyasar UMKM yang terkait sengketa administratif, serta ada lembaga pengelola aset rampasan yang transparan (Asset Management). LHA-B siap menjadi amicus dan pendamping warga yang menjadi pihak ketiga beritikad baik.
Penegakan Hukum Korupsi & Kehutanan
Tiga Penindakan Lintas Sektor dalam Sepekan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 September 2026 menjatuhkan vonis dalam perkara korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) senilai Rp 992,82 miliar. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti menyalurkan kredit ekspor fiktif kepada korporasi yang tidak memenuhi kelayakan, sehingga merugikan keuangan negara dan melanggar prinsip kehati-hatian BUMN.
Di hari berbeda, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 15 September 2026. Sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat kantor pertanahan dan perantara, terkait suap percepatan penerbitan sertifikat hak milik serta alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri.
Sementara di sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada 16 September 2026 membekukan 26 izin usaha perkebunan dan kehutanan yang terbukti lalai dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Langkah ini disertai penyegelan lahan dan pelimpahan berkas ke penyidik Gakkum KLHK.
Tiga penindakan ini menunjukkan paradigma follow the money, follow the permit, and follow the damage. LHA-B Jatim mencatat Jawa Timur rentan pada modus serupa, khususnya alih fungsi lahan sawah dan pembiayaan ekspor fiktif di sektor industri. Kami membuka pengaduan warga untuk kasus sertifikat ganda dan pembakaran lahan di kawasan hutan produksi. Vonis LPEI harus menjadi pelajaran bahwa direksi BUMN tidak kebal hukum jika mengabaikan prinsip kehati-hatian. Untuk karhutla, LHA-B mendorong Kejati Jatim meniru langkah Kemenhut dengan audit perizinan korporasi sawit di perbatasan Jatim-Jateng.
- Mahkamah Konstitusi RI — MKRI.go.id — Putusan No. 282/PUU-XXI/2025 (28 Agustus 2026)
- Mahkamah Konstitusi RI — MKRI.go.id — Putusan No. 27/PUU-XXIV/2026 (12 Agustus 2026)
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat — Perkara Korupsi LPEI — Putusan 21 September 2026
- Dewan Perwakilan Rakyat RI — DPR.go.id — Pernyataan Komisi III & Pimpinan DPR 24 September 2026
- Komisi Pemberantasan Korupsi — KPK.go.id — Rilis OTT ATR/BPN 15 September 2026
- Kementerian Kehutanan RI — Kemenhut.go.id — Pembekuan 26 Izin Perusahaan Karhutla 16 September 2026
- Lembaran Negara RI — UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru
- Lembaran Negara RI — UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru
- Investor.id — Liputan RUU Perampasan Aset & Pernyataan Sufmi Dasco
- Kompas.com — Analisis Putusan MK Pasal Karet KUHP Baru
- Validnews.id — Laporan Transisi KUHP & KUHAP Baru 2026
- Antara News — Kronologi Vonis LPEI Rp 992,82 Miliar
- CNN Indonesia — OTT KPK di ATR/BPN 8 Tersangka
- Tempo.co — 26 Perusahaan Dibekukan Terkait Karhutla
- Hukumonline.com — Kajian NCB Forfeiture & Ambang Perampasan Aset
- Pusat Studi Hukum UGM — Catatan Kritis Implementasi Living Law KUHP Baru
LHA-B Jawa Timur menegaskan komitmen mengawal empat agenda hukum terkini ini hingga ke tingkat tapak. Putusan MK harus segera diterjemahkan dalam penghentian kriminalisasi warga. KUHP & KUHAP Baru harus diimplementasikan dengan pelatihan aparat dan edukasi publik. RUU Perampasan Aset harus disahkan dengan jaminan HAM. Dan penindakan korupsi serta kejahatan lingkungan harus berlanjut tanpa pandang bulu di Jawa Timur. Kami membuka layanan konsultasi hukum gratis setiap Selasa dan Kamis di kantor Sekretariat Surabaya.
Lembaga kajian dan bantuan hukum yang berfokus pada advokasi publik, pemantauan kebijakan, dan pendampingan warga Jawa Timur dalam mengakses keadilan.