Soliditas KAI DPD Jatim & LHA-B BAKOMUBIN Jatim Kawal Advokat di Polda Jatim: Pendampingan Klien Adalah Marwah Profesi, Tak Boleh Dikriminalisasi
Soliditas KAI DPD Jatim & LHA-B BAKOMUBIN Jatim Kawal Advokat di Polda Jatim: Pendampingan Klien Adalah Marwah Profesi, Tak Boleh Dikriminalisasi
- •Pendampingan klien adalah hak imunitas profesi advokat, dilindungi UU Advokat.
- •Kriminalisasi personal advokat karena pekerjaan profesional tidak dibenarkan.
- •Soliditas KAI Jatim jadi counter hukum kolektif yang efektif.
SURABAYA — Soliditas Advokat Indonesia (KAI) DPD Jawa Timur bersama Lembaga Hukum & Advokasi BAKOMUBIN (LHA-B) Jawa Timur menunjukkan power kolektif sebagai praktisi hukum dalam mengawal salah satu advokat KAI yang dipanggil Unit Siber Polda Jawa Timur, Jumat (25/9/2026).
Proses pendampingan berlangsung di Kantor Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim mulai pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi advokat dalam melakukan pendampingan terhadap klien.
Ketua LHA-B BAKOMUBIN Jawa Timur Ari Suwari, SH., M.Sos., menegaskan bahwa pendampingan klien merupakan marwah dan hak imunitas profesi advokat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, setiap upaya kriminalisasi terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya harus dilawan secara kolektif.
KAI Jatim solid. Pendampingan klien adalah profesi advokat, bukan tindak pidana. Ketika ada rekan advokat yang secara personal mau dikriminalisasi oleh penyidik hanya karena menjalankan tugas, maka kekompakan kita adalah jawabannya. Dengan kita datang bersama-sama ke Polda Jatim, potensi kriminalisasi itu tereliminir karena kita lakukan counter balik hukum secara kolektif. Inilah power kita sebagai praktisi hukum.
Menurut Ari Suwari, kehadiran puluhan advokat bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan bentuk pengawasan dan jaminan bahwa hak-hak advokat dihormati sesuai koridor hukum acara. Advokat memiliki hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pemeriksaan berjalan profesional, objektif, dan tidak bergeser menjadi upaya pembungkaman profesi. Ketika advokat takut mendampingi klien karena takut dikriminalisasi, maka yang dirugikan adalah masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.
Dikawal Langsung Pengurus KAI Surabaya
Dalam agenda pengawalan tersebut, turut hadir jajaran pengurus LHA-B Jatim yakni Hery Subagya, SH., Kekompakan juga diperkuat oleh Pengurus DPC KAI Surabaya Iwan Nur Rahmat, SH., MH. di bawah Presiden KAI DR. Rizal Haliman, SH., MH., CLA., C.PM. serta Ketua KAI DPD Jawa Timur.
Kehadiran lintas struktur organisasi ini menjadi simbol bahwa KAI di Jawa Timur tidak membiarkan anggotanya berjuang sendiri. Prinsip one for all, all for one diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, proses pendampingan di Ditressiber Polda Jatim berjalan kondusif. Tim LHA-B Jatim memastikan akan terus melakukan pemantauan dan memberikan bantuan hukum lanjutan apabila diperlukan, sebagai wujud komitmen menjaga marwah profesi advokat di Jawa Timur.